processing..
HOT NEWS
Contact - ASPINDO (Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia)
FAQ

Pada bagian ini, umumnya diperoleh dari rubrik tanya jawab antara lain :

  • Tentang Izin Usaha Perdagangan Batubara
    Tanya :
    Apakah perusahaan perdagangan batubara yang tidak/bukan sebagai pemilik kuasa pertambangan/izin usaha pertambangan (KP/IUP) diharuskan memiliki Surat Izin Usaha Jasa Perdagangan (SIUJP) Batubara? Sepengetahuan saya selama ini (di Provinsi Kalimantan Selatan) hanya diharuskan memiliki Tanda Daftar Perdagangan Batubara (coal trader) yang dikeluarkan oleh kabupaten dan provinsi. Kalau memang perusahaan perdagangan batubara harus memiliki SIJPB (Surat Izin Jasa Perdagangan Batubara), mohon penjelasan tentang prosedur pengurusan SIUJP tersebut? Apakah kami bisa mendapatkan contoh copy izin tersebut? (Yuliharto Faisal-Tangerang Selatan)

    Jawab :
    Perusahaan perdagangan batubara yang saudara maksudkan sebenarnya sudah termasuk badan usaha yang wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan (IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010. Sebab perusahaan tersebut melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan batubara. Oleh karena itu, selain harus memiliki Tanda Daftar Perdagangan Batubara (coal trader), perusahaan tersebut wajib memiliki IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan. Sedangkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sendiri hanyalah sebatas pada kegiatan jasa dibidang pengangkutan saja, tidak melakukan perdagangan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minerba. Tentang prosedur pengurusan dan contoh IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan, silahkan menghubungi Sub Direktorat Pelayanan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Jl. Prof Soepomo Nomor 10 Jakarta. (Majalah Tambang, November 2010)
  • Perlukah Usaha Jasa Jalin MoU Dengan IUP?
    Tanya :
    Saya hendak menanyakan perihal persyaratan IUJP (Ijin Usaha Jasa Pertambangan) sesuai PerMen ESDM No.28 tahun 2009. A. Apakah pemohon IUJP harus membuat kesepakatan (Mou) lebih dulu dengan pemilik IUP, karena dalam surat permohonan IUJP lampiran II B ada keterangan “nilai kontrak pekerjaan jasa dengan pemegang IUP”? B. Untuk jasa penyewaan alat berat kepada pemilik IUP apakah diperlukan IUJP?

    Jawab :
    pemohon IUJP yang baru tidak harus terlebh dahulu membuat kesepakatan dengan pemegang IUP. Lampiran II B pada PerMen ESDM No 28 Tahun 2009 adalah untuk pemohon yang mengajukan perpanjangan IUJP, mereka wajib mengisi formulir tersebut. Tujuan format tersebut untuk menjaring data kontribusi IUJP yang sebenarnya cukup besar bagi negara. Jadi bila anda mengajukan permohonan baru,tidak perlu mengisi formulir tersebut, kecuali sebelumnya pernah ada pekerjaan yang cukup bagus dilaporkan untuk menyempurnakan statistic yang disusun pemerintah. Untuk jasa penyewaan alat berat diperlukan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang dikeluarkan oleh instansi yang mengurusi pertambangan. Jasa penyewaan alat berat ini termasuk jenis pekerjaan Non Inti sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dari PerMen ESDM No 28 Tahun 2009 tersebut. (Majalah Tambang, September 2011)
  • Tambang Gunakan Prasarana Umum
    Tanya :
    Pasal 91 UU 4/2009 menyebutkan pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaakan sarana dan prasarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan perundang-undangan apa saja yang harus dipenuhi dalam konteks pasal 91 UU Minerba ini? Kenyataannya truk-truk batubara dapat melewati jalan provinsi seenaknya dan tidak peduli atas kerusakan serta polusi lingkungan yang ditimbulkannya. Lantas seperti apa UU Minerba mengatur hal ini? Terima kasih.

    Jawab :
    Tentang pasal 91 UU Minerba, tentu saja yang terkait dengan prasarana dan sarana umum yang digunakan untuk kegiatan tambang tersebut. Untuk kegiatan pengangkutan hasil tambang, harus mengacu UU 38/2004 tentang Jalan, yang pada intinya kendaraan yang lewat jalan umum harus mematuhi batasan berat/kapasitas jalan umum (jalan nasional,provinsi dan lain-lain) yang dilewati. Sebenarnya perusahaan tambang harus memiliki jalan khusus yang tidak mengganggu kepentingan umum. Perusahaan yang melanggar ketentuan ini, termasuk melanggar ketentuan berat muatan kendaraan pada dasarnya bisa ditindak oleh pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. (Majalah Tambang, Mei 2010)
  • Kategori Anak Perusahaan/Afiliasi dan Izin Menteri
    Tanya :
    Sejauh mana kategori anak perusahaan/afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan? Berapa persen share/ kepemilikan saham yang disebut sebagai anak perusahaan atau afiliasi? Lalu, dalam hal apa Menteri dapat mengizinkan pemegang IUP dan IUPK menggunakan jasa pertambangan dari anak perusahaan dan/atau afiliasi?

    Jawab :
    a. Adanya larangan melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa, kecuali dengan izin menteri. (UU 4/2009, pasal 126 ayat (1)). b. Tentang kategori anak perusahaan/afiliasinya dan berapa persen kepemilikan yang dimaksud anak perushaan/afiliasi, juga tentang dalam hal apa Menteri akan memberi izin menggunakan jasa anak perusahaan/afiliasi, akan diatur lebih rinci dalam peraturan pelaksanaan UU tersebut. Namun saat ini bisa mengacu Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2008 bahwa afiliasi adalah hubungan diantara pihak dimana salah satu pihak secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan, atau dibawah satu pengendalian pihak lain kecuali pengendalian dimaksud oleh pemerintah RI, yang meliputi namun tak terbatas pada : Salah satu pihak memiliki sekurang-kurangnya 25 % saham pihak lain atau pemegang saham terbesar; Salah satu pihak merupakan kreditur terbesar dari pihak lain; Salah satu pihak mempunyai hak suara pada pihak lain lebih yang dari 50 % berdasarkan perjanjian, atau Salah satu pihak dapat mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional pihak lain berdasarkan AD, ART atau perjanjian. Kebijakan yang akan mengatur lebih rinci adalah PP mengenai Pengusahaan Pertambangan, dan Peraturan Menteri mengenai Usaha Jasa. Inti pengaturan tersebut adalah agar dapat dihindarkan terjadinya kemungkinan pemindahan keuntungan, manipulasi nilai jasa, serta pemegang izin tidak menjalankan amanat izin tetapi hanya sebagai pemungut rente. Izin Mentei diperlukan apabila ada anak perusahaan atau afiliasinya yang diusulkan digunakan untuk membantu operasi pertambangan, namun dapat meyakinkan bahwa azas transparansi dan akuntabilitas serta fairness diterapkan, sehingga negara tidak akan dirugikan dan peluang lapangan pekerjaan (utamanya di daerah) tetap terbuka lebar. (Majalah Tambang, April 2009)
  • Pengelolaan Data-data Pertambangan
    Tanya :
    Pemerintah Pusat, dalam hal ini Ditjen Minerba Pabum Departemen ESDM sedang mendata ribuan Kuasa Pertambangan (KP) yang izinnya diterbitkan sebelum UU Minerba lahir. Tercatat pula bahwa sampai ini telah terdata sekitar 4000 KP di seluruh tanah air. Pertanyaannya kemudian, apakah data KP-KP tersebut ditembuskan pula kepada instani-instansi lain yang terkait dengan penerimaan negara dari hasil tambang? Misalnya saja Ditjen Pajak atau Departemen Keuangan. Karena sebagai petugas di lapangan, selama ini kami sangat sulit mengakses wajib pajak yang berbasis usaha pertambangan. Seringkali alamatnya tidak sesuai, kantornya fiktif, dan dalam satu lokasi terdapat dua perusahaan atau lebih. Tentu saja hal ini sangat menyulitkan petugas pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari pertambangan.

    Jawab :
    Data-data yang diterima oleh Pemerintah dikelola dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi secara nasional. Data itu berisi hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi pertambangan. Di dalamnya termasuk wilayah yang telah diberikan kepada pemegang Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Surat Izin Pertambangan Daerah, dan Surat Izin Pertambangan Rakyat yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Demikian pula dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berasal dari konversi Kuasa Pertambangan dan/atau Surat Izin Pertambangan Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka pihak lain dapat mengakses data-data pertambangan melalui sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional. (Majalah Tambang, Oktober 2009)
  • Panduan Aturan Usaha Jasa Pertambangan
    Tanya :
    Terkait lahirnya UU Minerba yang baru beserta berbagai peraturan teknisnya yang baru, tentunya ada perubahan-perubahan ketentuan menyangkut perusahaan jasa pertambangan. Terus terang, kami ingin memperbaharui peraturan di perusahaan kami. Peraturan apakah yang dapat kami jadikan acuan atau panduan untuk melaksanakan hal itu, atau adakah buku panduan khusus bagi kami untuk membuat peraturan perusahaan jasa pertambangan?

    Jawab :
    Pada dasarnya kami tidak berwenang mengatur secara khusus mengenai internal perushaan jasa pertambangan. Namun pedoman penyelenggaraan usaha jasa di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan paal 127 UU No 4 Tahun 2009, telah diberlakukan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan. Pokok-pokok materi yang diatur dalam Permen No. 28 Tahun 2009 adalah : a. Perusahaan jasa pertambangan nasional meliputi BUMN dan Badan Usaha Swasta; b. Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan jasa pertambangan setelah RKAB-nya disetujui oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; c. Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada usaha jasa pertambangan terbatas pada kegiatan: - Pengupasan lapisan/batuan penutup (overbuden); dan - Pengangkutan mineral dan batubara. d. Pada dasarnya Pemegang IUP atau IUPK harus melaksanakan sendiri seluruh tahapan usaha pertambangan, namun apabila Pemegang IUP atau IUPK memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan harus didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparan dan kewajaran, serta dilarang menerima imbalan (fee) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan. Untuk memperoleh peraturan-peraturan tersebut, dapat di download dari situs www.esdm.go.id. (Majalah Tambang, Desember 2010)
  • Solusi Persoalan Lingkungan
    Tanya :
    Selama ini yang kami tahu, penanganan kasus-kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan sangat lemah. Hal itu disebabkan prosedur penyelesaian yang berbasis pada peradilan (melalui gugatan Kementerian Lingkungan Hidup) memakan waktu sangat lama. Sementara degradasi/kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan berlangsung jauh lebih cepat. Masyarakat lingkar tambang yang menjadi korban pun tak mampu berbuat banyak. Lantas, sejauh mana solusi yang ditawarkan UU4/2009 tentang pertambangan yang baru, menjawab persoalan ini? Kami yakin Kementerian ESDM pun tidak ingin sektornya terus menerus dicap sebagai perusak lingkungan

    Jawab :
    UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengikat pemegang IUP /Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)/Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk melakukan perlindungan lingkungan, melalui : 1. Pasal 95, Pemegang IUP dan IUPK, wajib melakukan salah satunya mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. 2. Pasal 96, yang dinyatakan sebagai berikut: Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan salah satunya adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi dan pascatambang. 3. Pasal 99, Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. 4. Pasal 100, Pemegang IUP dan IUPK wajib meyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Melalui pasal-pasal tersebut diatas, pemegang IUP dan IUPK mempunyai kewajiban untuk merencanakan perlindungan lingkungan sejak tahap eksplorasi dan melaksanakannya pada tahap operasi produksi sampai dengan pascatambang dalam rangka memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi dan pascatambang untuk selanjutnya areal tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Untuk memastikan bahwa rencana reklamasi dan pascatambang tersebiut dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IUPK, maka perusahaan diwajibkan menempatkan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang. Untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR), kewajiban menyiapkan rencana dan melaksanakan reklamasi, serta menyiapkan dana reklamasi dilaksanakan bersama Bupati yang menerbitkan izin IPR. Pengaturan lebih teknis mengenai Reklamasi dan Pascatambang, akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM. (Majalah Tambang, Maret 2010)
  • Legalitas Perizinan Tambang
    Tanya :
    Kami adalah pemain baru di pertambangan. Sebelum ini banyak pihak menawarkan ke kami lahan pertambangan. Namun surat perizinan diberikan Cuma sebatas copy an izin KP Eksploitasi serta pengangkutan dan penjualan. Apakah surat tersebut cukup sebagai referensi untuk mengetahui lahan yang ditawarkan legal atau tidak dari sisi perizinan? Apakah kami memerlukan pertimbangan dari konsultan/ahli geologi?

    Jawab :
    Dari sisi regulasi perlu diketahui, setelah UU Minerba diundangkan pada 12 Januari 2009, tidak ada lagi istilah Kuasa Pertambangan (KP), namun berganti menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sesuai pasal 174 PP ini akan terbit satu tahun setelah UU Minerba diundangkan. Selanjutnya di dalam Surat Edaran (SE) Menteri ESDM No. 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Sebelum Terbitnya PP Sebagai Pelaksanaan UU Minerba, diatur beberapa hal sebagai berikut. KP yang telah ada sebelum berlakunya UU Minerba termasuk peningkatan kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu izinnya berakhir, dan disesuaikan menjadi IUP selambatnya 1 tahun sejak UU Minerba diundangkan. Sedangkan KP yang diterbitkan setelah 12 Januari 2009 dianggap tidak sah. Untuk mengetahui keaslian KP Eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan tidak cukup hanya melihat copy izin KP Eksploitasi. Anda dapat menghubungi Dinas Pertambangan setempat yang memiliki kewenangan di wilayah tambang dimaksud. Perlu pula dipahami mekanisme pengalihan KP pada pasal 93 ayat 3 UU Minerba, intinya menyebutkan pengalihan saham IUP dapat dilakukan sepanjang memberitahukan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan. Konsultan geologi/tambang bias diminta menilai kelayakan tambang dari laporan dan kondisi lapangan yang ada, mulai dari dokumen studi kelayakan, AMDAL, serta laporan produksi dan penjualan. Selanjutnya untuk ekspor batubara harus mengikuti ketentuan umum ekspor barang dan Departemen Perdagangan, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dan sebagainya. Sekalipun batubara termasuk kelompok barang yang bebas ekspor, namun berdasarkan Permendag No.38/M-DAG/PER/8/2009 tentang Perubahan atas Permendag No.10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan L/C termasuk di dalamnya batubara. (Majalah Tambang, Mei 2010)
  • Soal IUP Pengangkutan dan Penjualan
    Tanya :
    Ada beberapa hal yang hendak saya tanyakan terkait IUP Operasi Produksi, Pengangkutan dan Penjualan yang diatur dalam UU No.4 Tahun 2009 dan PP No.23 Tahun 2010. Dalam PP 23/2010 disebutkan IUP Operasi Produksi pengangkutan dan penjualan harus dipunyai oleh semua orang yang menjual batubara, dan pada pasal 41 PP tersebut berbunyi “ Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi (OP) Khusus akan diatur dalam Peraturan Menteri”. Pertanyaan saya; A. Apakah ketentuan tentang harus mempunyai IUP Operasi Produksi pengangkutan dan penjualan itu langsung berlaku sejak PP 23/2010 terbit, mengingat tata cara pemberiannya saja belum ada (masih akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri)? B. Sejauh mana sosialisasi yang diberikan kepada pihak-pihak terkait, dan apakah tidak ada tenggang waktu (masa transisi) untuk pelaksanaanya? Karena yang kami khawatirkan dari pihak kepolisian menyalahgunakan isi UU dan PP terebut. C. Kapan Peraturan Menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi Khusus tersebut akan terbit?

    Jawab :
    A. Untuk memperoleh IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan masih harus menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Pemberian IUP OP Khusus yang sedang dalam proses penyusunan sesuai dengan amanat Pasal 41 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, akan tetapi trader yang mengajukan permohonan IUP OP Khusus Penangkutan dan Penjualan kepada pejabat yang berwenang akan memperoleh “surat keterangan” yang berisi bahwa permohonan IUP OP Khusus pengangkuta dan penjualan sudah diterima dan sedang dalam proses, dengan adanya “surat keterangan” tersebut trader dapat melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan sambil menunggu diterbitkannya IUP OP Khusus. B. Sebelum dan sesudah diterbitkannya UU dan PP tersebut, Direktorat Jenderal maupun stakeholder sudah melakukan beberapa sosialisasi di Jakarta maupun di luar Jakarta. Sesuai dengan Pasal 175 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Pasal 115 PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, pada saat UU dan PP ini mulai berlaku maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan UU dan PP ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RI. Untuk pelaksanaanya, UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan MInerba mulai berlaku pada tanggal dundangkannya yaitu 12 Januari 2009 dan PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba mulai berlaku pada 1 Februari 2010. Jadi tidak ada masa transisi untuk permberlakuan UU dan PP ini. Mengenai kekhawatiran Saudara terhadap pihak kepolisian menyalahgunakan isi UU dan PP tersebut menurut kami terlalu berlebihan. Sebab aparat Kepolisian selama ini sudah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan kami dalam rangka penegakan perturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara juga cukup intensif, sehingga kekhawatiran terhadap salah penafsiran isi pasal dapat diminimalisir. C. Pada saat ini Peraturan Menteri sebagaimana Sudara maksudkan sedang dalam proses penyusunan dan diharapkan akan diterbitkan dalam waktu dekat, sesuai yang diamanatkan oleh PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.(Majalah Tambang, Desember 2010)
  • Syarat Mengajukan Izin Usaha Jasa Pertambangan
    Tanya :
    Saya salah satu karyawan, dimana perusahaan kami mempunyai rencana untuk ekspansi ke bidang usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yaitu; Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional. Pertanyaan kami sebagai beraikut; a. Kami harus memuali dari mana untuk memulai usaha itu, dan persyaratan apa saja yang terkait dengan prosedur pengajuan permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan Minerba? b. Dalam UU 4/2009 pasal 126 ayat (1) disebutkan, Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan yang diusahakan, kecuali dengan izin Menteri. Apakah dalam pengertian ayat ini, pemegang saham Pemegang IUP atau IUPK juga tidak boleh memiliki sebagian atau seluruhnya orang-orang yang berada dalam struktur perushaan jasa pertambangan?

    Jawab :
    Sayang sekali Saudara tidak menyebutkan apakah Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional tempat Sudara bekerja merupakan BUMN, badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, ataupun orang perseorangan. Serta Saudara juga tidak menyebutkan jenis pengusahaan jasa pertambangan yang akan perusahaan Saudara nantinya lakukan. Apakah merupakan jenis usaha jasa pertambangan, atau usaha jasa pertambangan non inti. Sehingga kami hanya dapat menjawab pertanyaan Sudara secara normative saja. a. Sesuai dengan Pasal 12 Permen ESDM No.28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minerba, dalam hal tata cara penyelenggaraan pelaku usaha jasa pertambangan harus mendapatkan klasifikasi serta kualifikasi dari lembaga independen yang dinyatakan dengan sertifikat. Apabila lembaga independen tersebut belum terbentuk maka dilakukan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 19 Permen ESDM No.28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan minerba, permohonan IUJP atau SKT diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permen ESDM No.28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan. b. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Permen ESDM No.28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minerba, yang dimaksud dengan anak perusahaan dan/atau afiliasinya merupakan badan usaha yang memiliki kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK. Dari pasal tersebut dapat diterjemahkan bahwa memang benar pemegang saham Pemgang IUP atau IUPK tidak boleh memiliki sebagian atau seluruh saham perusahaan jasa pertambangan. Penggunaan perusahaan jasa pertambangan yang merupakan afiliasi dari pemegang IUP/IUPK dapat dilakukan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (3) Permen ESDM No.28 Tahun 2009. Pengatran tersebut memang diatur untuk menghindari adanya praktek transfer pricing atau transfer profit [vide Pasal 8 ayat (4)], yang pada akhirnya akan merugikan penerimaan negara, baik dalam bentuk pajak maupun non pajak. (Majalah Tambang, Januari 2011)
  • Penjualan Harus Gunakan IUP Khusus
    Tanya :
    Kami perusahaan perbankan berstatus BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berencana membiayai suatu usaha peleburan batu mangan, yang menghasilkan ferro selicon mangan, untuk konsumsi pasar lokal dan ekspor ke China. Pertanyaan kami, sesuai pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, apakah industri tersebut diatas harus memiliki IUP Operasi Produksi (OP) Khusus pengangkutan dan penjualan untuk memulai usahanya?

    Jawab :
    Pasal 39 PP 23/2010 menyebutkan bahwa “Badan Usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam atau batubara di Indonesia, harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Berdasarkan pasal 39 tersebut, apabila perusahaan saudara melakukan kegiatan penjualan/ekspor, wajib memiliki IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan. Tidak dibenarkan menggunakan IUP pemilik tambang, kecuali perusahaan saudara adalah perusahaan jasa yang hanya menyediakan “jasa pengangkutan” dan harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara. (Majalah Tambang , Mei 2011)
  • Pemegang IUP Wajib Miliki Aset Sendiri
    Tanya :
    Mohon penjelasan mengenai syarat bagi pihak yang mempunyai IUP. Apakah pemilik IUP harus memiliki asset berupa alat – alat berat dan sebagainya, kemudian apakah ada persyaratan lainnya? Karena saya mendapat kabar, pada 2012 nanti (saya tidak tahu apakah UU atau peraturan ini sudah dibahas menjadi RUU atau belum), ada UU perusahaan dan pertambangan yang menyatakan bahwa pemilik IUP harus memiliki asset. Mohon penjelasannya dan apabila ada regulasi yang mengatur mengenai hal ini, mohon dapat diinformasikan kepada kami. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.(Anton, Jakarta).

    Jawab :
    Pengaturan baru mengenai kepemilikan IUP pada UU 4 Tahun 2009 menjadi sangat ketat disbanding UU 11 Tahun 1967, hal ini disebabkan pemegang izin (KP) berada banyak pada para pihak yang tidak kompeten dalam pengusahaan pertambangan, dan bahkan ada yang memanfaatkan perizinan menjadi hanya komoditi dagang. Prinsipnya pemberian izin usaha pertambangan tersebut adalah kepada orang/perusahaan yang kompeten, yaitu memiliki modal dan keahlian untuk mengusahakannya. Peralatan berat sangat diperlukan dalam pertambangan karena volume perpindahan material yang besar, semakin besar skala kegiatan pengusahaannya maka semakin besar kapasitas dan jumlah serta ragam peralatan berat tersebut. Idealnya peralatan dimilki sendiri oleh pengusaha tambang, penambangan harus dikerjakan oleh pemegang izin, namun pada kegiatan yang bukan pekerjaan utama dapat dikerjakan oleh pihak ketiga. Peralatan untuk penambangan tidak harus seluruhnya dimilki sendiri, tetapi dapat disewa dari pihak ketiga. Pengaturan mengenai Usaha Jasa Pertambangan di atur pada Pasal 124 UU 4 Tahun 2009, kemudian operasionalnya diatur melalui Peraturan Menteri ESDM no 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara. Praktek penggunaan pihak ketiga atau usaha jasa pertambangan sudah berkembang dengan baik,bahkan sebagian terutama skala besar berasal dari negeri lain. Untuk mendorong tumbuhnya usaha jasa pertambangan di dalam negeri yang sehat dan berdaya saing, kini sedang disusun Standard Kompetensi dari usaha jasa pertambangan. Perizinan usaha jasa saat ini di terbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi pertambangan, baik di pusat maupun di daerah, berdasarkan permohonan dan evaluasi dokumen pemohon. Perizinan usaha jasa dikemudian hari akan didasarkan atas kompetensi, yang assesmentnya dilakukan oleh lembaga yang terakreditasi. Sertifikat tersebut nantinya akan mengklasifikasikan dimana kompetensi jasa yang dapat ditawarkan, serta apakah tergolong besar atau kecil.Peraturan mengenai sistem kompetensi diharapkan terbit akhir tahun, namun yang menjadi tantangan kemudian adalah lembaga sertifikat yang akan menguji harus ditetapkan kemudian sebelum sistem kompetensi ditetapkan, yang diharapkan 2012 sudah dapat efektif berjalan. Apabila saudara memerlukan jenis jasa yang diperlukan dari Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan yang ada sekarang, informasi untuk tingkat pusat dapat diperoleh dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, atau untuk tingkat daerah bisa diperoleh pada dinas teknis yang membidangi pertambangan. (Majalah Tambang, Juli 2011)
  • Prosedur Ekspor dan Ganti Pemilikan IUP
    Tanya :
    Melalui rubrik yang Bapak asuh ini saya berharap mendapatkan jawaban atas berbagai persoalan seputar kepemilikan IUP, yang saya nilai peraturannya masih simpang siur di daerah. Pertanyaan saya adalah ; a. Apakah benar untuk penjualan batubara ke luar negeri (ekspor) hanya dapat dilakukan oleh pemilik/pemegang IUP langsung? Seperti apakah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) da Peraturan Pemerintah mengatur hal ini? b. Apakah penanggung jawab/pemegang saham serta nama perusahaan dalam IUP yang sudah terbit dapat diubah? Kalau bisa, langkah/prosedur apa yang harus kami tempuh? Demikian, atas nama jawaban pengasuh saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. (Hidayat, Pandan Sari, Banjarmasin, Kalimantan Timur)

    Jawab :
    a. Penjualan atau ekspor bisa juga dilakukan oleh pihak lain misalnya pemegang IUP Operasi Produksi lainnya yang mengusahakan jenis komoditi yang sama, atau pemegang IUP khusus Pengangkutan Penjualan mineral dan batubara atau yang biasa kita kenal dengan pedagang. Hal yang sangat penting disini bahwa bahan tambang yang akan dijual diketahui benar asalnya, bukan dari PETI (pertambangan tanpa izin/ilegal) atau dapat diklasifikasikan PETI. Pemegang IUP baik bahan tambang berasal maupun pemegang IUP yang menjualkannya harus melaporkan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan kegiatannya. Instansi penerbit IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Penjualan apabila lintas propinsi atau ekspor diberikan oleh Menteri, bila lintas kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota. Instansi pemberi ini bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap ijin ijin yang diterbitkannya. Dalam UU 4 Tahun 2009 diatur dalam pasal 43 dan 105, ijin ini semula diutamakan untuk bhan tambang yang tergali dapat saat eksplorasi yang kemudian dikenai iuran produksi. Pengaturan seperti ini juga diatur pada UU sebelumnya (UU 11 Tahun 1967). Pengaturan lebih lanjut diatur dalam pasal 36,37,39, aturan lebih teknis akan diatur lebih rinci dalam berbagai Peraturan Menteri yang saat ini sedang dilakukan pembahasannya di KESDM. b. Sesuai pasal 93 pada UU 4 Tahun 2009 diatur bahwa prinsipnya pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain, namun dimungkinkan dilakukan pengalihan kepemilikan dan/atau sahanm di bursa saham Indonesia apabila telah dilakukan kegiatan eksplorasi hingga tahapan tertentu , yaitu sedikitnya telah ditemukan dua daerah prospek. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham hanya dapat dilakukan dengan syarat harus memberitahu kepada menteri,gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pergantian nama perusahaan juga masihh dimungkinkan. Untuk referensi, dapat dipelajari UU 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas. Penjelasan mengenai prosedur dan persyaratannya cukup panjang yang tidak cukup pada rubrik dengan ruang terbatas ini, disarankan anda dapat langsung berhubungan dengan Direktorat Pengusahaan Mineral atau Direktorat Pengusahaan Batubara, Ditjen Minerba jalan Prof Dr Supomo SH Nomor 10, Jakarta Selatan.(Majalah Tambang , Agustus 2011)
  • Tarif Iuran IUP Operasi Produksi
    Tanya :
    a. Bagaimanakah cara/prosedur pengajuan permohonan legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi? Apakah pengajuannya ke Dinas Pertambangan di daerah ataukah ke Pemerintah Pusat? b. Berapakah tarif yang harus dibayar oleh pemegang IUP-OP (Operasi Produksi) jika luasan lahan yang dikerjakannya 1.000 hektar? Apakah Rp.15.000,- x Luas Lahan atau Rp.25.000 x Luas Lahan ?

    Jawab :
    a. Konteks pertanyaannya belum diketahui pasti apakah yang dimaksud adalah permohonan IUP baru , atau pengalihan pemegang IUP, atau meregistrasikan IUP yang sudah ada, atau KP dikonversikan menjadi IUP. Sesuai dengan terbitnya PP 22 dan 23 Tahun 2010 per tanggal 1 Febuari 2010 maka seharusnya seluruh KP sudah dikonversikan menjadi IUP dan tidak ada lagi KP baru yang di terbitkan. Pasal 125 butir 5 pada PP 23 Tahun 2011 menyebutkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah terbitnya PP tersebut, yaitu pada tanggal 1 Mei 2010 bahwa semua permohonan KP yang diajukan sebelum terbitnya UU 4/2009 dan sudah mendapatkan pencadangan wilayah, untuk diproses lebih lanjut IUP tanpa harus melalui sistem lelang. Kami asumsikan bahwa saudara sudah memegang IUP yang resmi, saudara memerlukan pengakuan secara nasional melalui rekonsiliasi data dan dicantumkan dalam data base nasional. Seperti diketahui pada rekonsiliasi data secara nasional yang dihadiri seluruh pemerintah provinsi/kabupaten /kota pada 1 -3 Mei 2011, terdapat sejumlah 8.475 data Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari IUP yang Clear and Clean 3.971, dan IUP yang Non Clear and Clean 4.504. Batas terakhir penyampaian SK IUP oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Pemerintah masih diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 6 Juni 2011. Angka tersebut kemungkinan masih bisa berubah sesuai dengan data yang masuk, hingga informasi terakhir yang kami dapat proses masih berjalan. Kami yakin bahwa IUP yang saudara pegang tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Proses untuk registrasi tersebut dilakukan terpusat di Dirjen Minerba dalam sistem peta nasiona. Pengajuan untuk dikoordinasikan oleh Pemerintah daerah penerbit Izin. b. Sesuai PP 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, disebutkan bahwa iuran tetap( atau land rent) untuk KP Eksploitasi atau yang kini disebut dengan IUP Operasi Produksi, bila bijih primer Rp.25.000/ha/tahun. Iuran produksi (atau royalti ) untuk setiap bahan tambang juga diatur pada PP tersebut. Kini yang saudara usahakan apakah termasuk atau dapat digolongkan laterit atau primer, kemudian apa jenis bahan tambang serta karakteristik produk akhir, maka tariff yang dikenakan sesuai yang sudah diatur pada PP tersebut.
CONTACT US




ANGGOTA

NON ANGGOTA



   

 
Arabic Korean Japanese Chinese Simplified Russian Portuguese
English French German Spain Italian Dutch
Loading

PARTNERS

STATISTIC

WEBMAIL

aspindo