processing..
HOT NEWS
Cliping - ASPINDO (Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia)
CLIPING

Perkuat Pengawasan Perda


Jakarta, Kompas - Menyikapi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan pembatalan peraturan daerah ada di Mahkamah Agung, Kementerian dalam negeri diharapkan memperkuat pengawasan penyusunan rancangan peraturan daerah.

Sumber : Kompas, 16 juni 2017

Putusan MK Disesalkan


Jakarta, Kompas - Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan, pemerintah pusat tidak berwenang membatalkan peraturan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Putusan ini disesalkan pemerintah karena bakal menyulitkan sinkronisasi peraturan pusat dan daerah.

Sumber : Kompas 15 Juni 2017

Pemberian Izin Perlu Diperbaiki


JAKARTA, KOMPAS - Tata kelola pertambangan di Indonesia perlu diperbaiki karena masih banyak izin pertambangan yang tidak memenuhi syarat bersih tanpa masalah. Tata kelola yang buruk amat rentan korupsi dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Sumber : Kompas, 9 juni 2017

Penertiban Izin Kembali Molor



 JAKARTA,KOMPAS - Penertiban izin usaha pertambangan yang belum berstatus bersih tanpa masalah kembali molor. Penyebabnya adalah ada sejumlah daerah selaku penerbit izin yang tidakmelaporkan status terakhir izin tersebut kepada pemerintah pusat.


Audit BPK Belum Ditindaklanjuti


JAKARTA. Kompas -Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PT. Freeport Indonesia, perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Papua.

Sumber : Kompas, 30 Mei 2017 

Arabic Korean Japanese Chinese Simplified Russian Portuguese
English French German Spain Italian Dutch
Loading

PARTNERS

STATISTIC

WEBMAIL

aspindo