Empat Tahun Jokowi-JK Subsidi Energi Semakin Tepat Sasaran

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim subsidi energi semakin tepat sasaran selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Subsidi energi tersebut dialihkan untuk belanja yang lebih produktif seperti kebijakan BBM satu harga, rasio elektrifikasi, dan lampu surya gratis.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan salah satu kunci menciptakan keadilan di Timur Indonesia ialah melalui kebijakan BBM satu harga. Melalui kebijakan itu, warga Papua dan wilayah terpencil lainnya dapat menikmati BBM seharga Rp6.450 per liter premium dan Rp5.150 per liter solar atau setara dengan wilayah Jawa dan Bali.

“Tentang BBM satu harga, sesuai kata Presiden harus membuat pemanfaatan energi berkeadilan, adalah ketersediaan di samping keterjangkauan harga,” katanya dalam Forum Merdeka Barat memperingati 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Ruang Serbaguna Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 24 Oktober 2018.

Saat ini program BBM satu harga telah menjangkau 77 titik di hampir seluruh wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Indonesia. Dari jumlah tersebut, 54 titik direalisasikan pada 2017 dan 23 titik sisanya terealisasi tahun ini.

Sementara 13 titik lainnya siap beroperasi, 14 titik dalam progress pembangunan serta 26 titik lainya terkendala proses perizinan.

“Sekarang semua sudah sama harganya karena per kecamatan kita pelan-pelan akan buat subpenyalur setiap desa biar orang enggak perlu beli BBM sampai naik motor dengan jarak 15 kilometer,” ungkap Jonan.

Untuk rasio elektrifikasi, Jonan bilang sudah melebihi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Hingga kuartal III-2018, sebanyak 98,05 persen masyarakat Indonesia telah mendapat penerangan dengan komposisi, sebesar 95,43 persen berasal dari PLN, 2,50 persen dari Non PLN dan 0,12 persen dari LTSHE.

“Targetnya tahun depan 99,9 persen. Kalau RPJPN itu cuma 97,1 persen. Jadi ini kita sudah lebih,” imbuh dia.

Menurutnya, rasio elektrifikasi lebih penting ketimbang capaian pembangunan pembangkit listrik. Artinya, selama masyarakat Indonesia mendapat aliran listrik secara optimal pemerintah tidak perlu memaksakan proyek pembangkit listrik.

Saat ini, tinggal dua persen atau sekitar lima juta jiwa yang belum mendapat aliran listrik. Jonan meyakini tahun depan 99,99 persen masyarakat dari Sabang sampai Merauke bakal mendapatkan penerangan.

“Rasio elektrifikasi lebih penting dari pada membahas pembangkit, buat apa ada pembangkit tapi kabelnya enggak ada,” imbuh dia.

Jonan menambahkan, program lampu surya gratis untuk rakyat sudah dikembangkan sejak tahun lalu. Program tersebut menyasar 2.519 desa terpencil dengan menggunakan sistem home solar yang setara 25 watt lampu pijar.

Saat ini, baru 79.556 rumah yang terpasang home solar dengan target 98.481 rumah di tahun depan.

“Itu dari kami yang unggulan tentang pemerataan pembangunan atau energi berkeadilan. Makanya dibikinkan perpres khusus biar gratis. Untuk masang itu 3,5 juta-4 juta setiap rumah,” pungkas dia.

Adapun pada periode 2012-2014, subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), elpiji dan listrik mencapai Rp958 triliun. Sementara dalam tiga tahun terakhir, subsidi tersebut dipangkas sebesar 66 persen dari Rp635 triliun menjadi Rp323 triliun.

Sumber : Metrotvnews.com